Bandar Lampung, Tipikor News — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian fiskal sebagai target utama kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Langkah ini ditempuh melalui strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menyampaikan bahwa kemandirian fiskal menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan sendiri.
“Penguatan kemandirian fiskal menjadi prioritas kami. Ini bukan hanya soal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga bagaimana mengelola belanja secara efisien dan produktif agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Mirza, Jumat (15/5/2026).
Ia menjelaskan, strategi keuangan berkelanjutan yang disiapkan mencakup optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah secara realistis, tanpa membebani masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah akan diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki nilai manfaat tinggi, khususnya dalam pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat penerapan outcome-based budgeting, yakni penganggaran berbasis hasil, guna memastikan setiap program yang dibiayai mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur.
Dalam konteks kesinambungan fiskal, Mirza menegaskan pentingnya pengelolaan pembiayaan daerah yang cermat dan terukur. Hal ini dilakukan agar kondisi keuangan daerah tetap sehat, stabil, dan mampu mendukung pembangunan jangka panjang.
“Keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan di masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tren kapasitas fiskal Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan, terutama setelah tekanan akibat pandemi COVID-19 pada 2021. Peningkatan penerimaan daerah pada tahun-tahun berikutnya menjadi modal penting untuk memperkuat struktur fiskal yang lebih mandiri.
Tak hanya itu, BPKAD juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
“Kemandirian fiskal bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kami optimistis Lampung mampu mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
