Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi antardaerah sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, bersama seluruh kepala Bapenda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi berbagai tantangan pengelolaan pendapatan daerah sekaligus menyusun langkah-langkah inovatif guna meningkatkan penerimaan PAD di seluruh wilayah Lampung.
Dalam arahannya, Saipul menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga memerlukan modernisasi layanan, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan koordinasi antarpemerintah daerah.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah kendala administratif yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Karena itu, diperlukan langkah bersama agar hambatan tersebut dapat segera diatasi.
Selain membahas tantangan di lapangan, para kepala Bapenda kabupaten/kota turut memaparkan kondisi masing-masing daerah. Berbagai persoalan, mulai dari tantangan geografis hingga kebutuhan validasi data wajib pajak, menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta berkomitmen memperkuat kolaborasi melalui pertukaran data (data sharing) dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Upaya ini diharapkan mampu menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus memastikan data wajib pajak selalu akurat dan mutakhir.
Pemprov Lampung menilai sinergi antardaerah menjadi salah satu strategi penting dalam membangun sistem pengelolaan pajak yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan PAD yang semakin optimal, hasilnya diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah di seluruh Provinsi Lampung. (Tim)
