BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja (Kanker) Reses Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publik. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (23/04/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai dinamika pembangunan serta indikator makro ekonomi Lampung yang menunjukkan tren positif.
Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Gubernur mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Lampung sangat ditopang oleh sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama berupa padi, jagung, dan singkong. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi hampir 2 juta keluarga di Lampung.
“Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani, dan komoditas pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun,” ujar Gubernur.
Kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai **5,28 persen**, berada di atas rata-rata nasional.
Indikator Makro dan Tantangan Infrastruktur
Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan tren yang menggembirakan:
* **Penurunan Angka Kemiskinan:** Turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen pada 2025.
* **Inflasi Terkendali:** Berada di angka 1,25 persen, yang menjadikannya terendah secara nasional.
* **Nilai Tukar Petani (NTP):** Mengalami peningkatan yang mendekati angka 130.
Meski demikian, Gubernur mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD yang terbatas, kebutuhan pembangunan jalan yang menopang distribusi komoditas pertanian diakui masih belum optimal. Selain itu, kendala regulasi ekspor pada komoditas seperti kopi—yang harus melalui negara transit terlebih dahulu—dinilai meningkatkan biaya logistik dan menghambat daya saing.
Strategi Penguatan UMKM, Industri, dan Pariwisata
Untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih cepat, Pemprov Lampung mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat melalui Komisi VII DPR RI:
Hilirisasi Industri & KEK
Pemprov Lampung mendorong pengembangan kawasan industri berbasis komoditas di lima wilayah strategis sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini, sedang disiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan rincian empat calon KEK industri dan dua KEK pariwisata yang masuk tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Pemberdayaan UMKM:
Tercatat ada sekitar 398 ribu pelaku UMKM di Lampung, di mana 70 persen di antaranya adalah perempuan. Pemprov berfokus pada perluasan akses pembiayaan, bantuan legalitas usaha, digitalisasi, serta penguatan kemitraan agar UMKM naik kelas. Saat ini, dilakukan penataan berbasis komoditas khusus (seperti singkong) terhadap lebih dari 5.000 UMKM.
* **Lonjakan Pariwisata & Ekraf:** Kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung melonjak tajam dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas akan dikembangkan secara lebih terintegrasi melalui penguatan amenitas, promosi, dan konsep desa wisata berbasis konservasi. Di sektor ekonomi kreatif, fasilitas diberikan pada subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital melalui pembangunan *creative hub*.
### Apresiasi dari Komisi VII DPR RI
Capaian positif Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi tinggi dari Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI. Ketua Tim, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan.
“Lampung memiliki potensi besar, tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya seraya menegaskan komitmen Komisi VII untuk mendukung program strategis daerah.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menambahkan bahwa sejumlah usulan dari Pemprov Lampung—termasuk pemberian insentif seperti *tax holiday* dan penguatan sektor pariwisata—mendapat respons positif dari kementerian terkait demi memperkuat peran Lampung sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera. (Tim)
