BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk memfokuskan intervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Langkah strategis ini dilakukan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pamanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya,” ujar Marindo.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, seluruh program harus dilakukan secara “keroyokan” atau terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan.
Selain itu, intervensi program harus dapat dihitung secara konkret, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin secara lebih akurat melalui pendekatan *by name by address*.
Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.
Ahmadriswan memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Lampung saat ini berada di angka **9,66 persen atau sekitar 800.000 jiwa**. Data tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.
Selain DTSEN, BPS juga memperkenalkan aplikasi visualisasi data bernama **”SIGER”**. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil, wilayah, hingga karakteristik tertentu seperti pendidikan dan kondisi perumahan.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menyoroti adanya tantangan dalam validitas data, terutama terkait ketidaktepatan sasaran akibat *inclusion error* dan *exclusion error*.
Ia menilai pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SIGER dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas data melalui verifikasi lapangan (*ground checking*).
Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih mencapai **28,8 persen**. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan peran operator desa dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pemberian insentif agar proses pembaruan data menjadi lebih akurat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Koordinator PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari **380.000 penerima manfaat PKH** di Lampung, yang didukung oleh 1.549 pendamping yang tersebar di 229 kecamatan.
Proses pemutakhiran data terus dilakukan secara berkala. Ia juga melaporkan bahwa *ground checking* untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai **71,28 persen dari total 145.279 keluarga**.
Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat integrasi data serta pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan diharapkan mampu menjaga akurasi sasaran program.
Dengan pendekatan berbasis data yang lebih terintegrasi, pemerintah optimis intervensi program akan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Provinsi Lampung. (Tim)
