Lampung Barat, Cakrawala Post – Analisis terhadap data realisasi pengadaan tahun anggaran 2025 di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD) Kabupaten Lampung Barat menunjukkan pola pengeluaran yang menarik.
Ratusan paket pengadaan bernilai kecil hingga menengah dengan metode yang relatif sederhana, namun jika dijumlahkan menghasilkan nilai anggaran yang signifikan.
Berdasarkan pengolahan data terhadap 484 paket pengadaan, total nilai realisasi mencapai sekitar Rp3,93 miliar. Sebagian besar paket didominasi oleh pengadaan barang, dengan nilai rata-rata sekitar Rp8,1 juta per paket.
“Distribusi nilai paket menunjukkan pola yang khas: 25% paket bernilai di bawah Rp411 ribu, Nilai tengah (median) sekitar Rp1,6 juta dan 75% paket berada di bawah Rp5,36 juta,” ujar Pemerhati Kebijakan Pemerintah Fadel Putra, SH, Kamis (12/3/2026).
Artinya, lanjut Fadel, mayoritas pengadaan dilakukan dalam nilai relatif kecil. Pola ini sering disebut oleh pengamat pengadaan sebagai fragmentasi paket, yaitu pemecahan belanja menjadi banyak paket kecil.
“Dalam beberapa kasus, metode yang digunakan adalah pengadaan langsung, yang secara aturan memang diperbolehkan untuk nilai tertentu. Namun jika dilakukan berulang pada jenis barang yang serupa, praktik ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan perencanaan belanja,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, sejumlah Paket Honorarium dan Perjalanan Dinas Menonjol, di antara paket dengan nilai terbesar, beberapa kategori yang muncul antara lain Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Belanja alat/bahan kegiatan kantor, Perjalanan dinas dan Jasa pengelolaan barang milik daerah.
“Beberapa paket honorarium bahkan mencapai ratusan juta rupiah dalam satu paket, menjadikannya termasuk yang terbesar dalam dataset,” bebernya.
Selain itu, data juga menunjukkan terdapat sekitar 63 penyedia yang terlibat dalam pengadaan. Namun beberapa penyedia menerima nilai kontrak jauh lebih besar dibanding lainnya.
Salah satu penyedia tercatat menerima total kontrak sekitar Rp267 juta, sementara beberapa kelompok penyedia lain juga berada pada kisaran Rp200–250 juta.
“Konsentrasi nilai pada sejumlah kecil penyedia dapat terjadi secara wajar, tetapi juga menjadi indikator yang sering dianalisis dalam audit pengadaan untuk melihat potensi ketergantungan vendor,” kata Fadel.
Temuan awal dari analisis data ini memunculkan beberapa pertanyaan penting: Apakah paket pengadaan kecil tersebut merupakan kebutuhan terpisah atau bagian dari kebutuhan yang seharusnya bisa digabung? Apakah metode pengadaan yang digunakan sudah mempertimbangkan efisiensi kompetisi harga? Bagaimana proses evaluasi penyedia dilakukan pada paket-paket bernilai kecil namun jumlahnya banyak?
Transparansi data pengadaan memungkinkan publik melakukan analisis independen terhadap penggunaan anggaran daerah. Di banyak daerah, investigasi berbasis data seperti ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat pengawasan public dan mendorong praktik pengadaan yang lebih kompetitif.
Dominasi Vendor dalam Pengadaan Paket Kecil Perlu Diawasi
Analisis terhadap data realisasi pengadaan tahun anggaran 2025 di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD) Kabupaten Lampung Barat menunjukkan adanya pola dominasi sejumlah penyedia dalam memenangkan paket pekerjaan. Dari perhitungan jumlah kemenangan paket, terdapat beberapa vendor yang secara berulang memperoleh pekerjaan, terutama pada pengadaan bernilai relatif kecil.
Berdasarkan data realisasi tersebut, penyedia dengan jumlah kemenangan terbanyak adalah Y***** yang memenangkan 26 paket dengan total nilai sekitar Rp41,9 juta**. Posisi kedua ditempati B* R*****, S*., M.E*.D** dengan 19 paket senilai sekitar Rp192,9 juta, sementara Y* K** berada di urutan ketiga dengan 16 paket bernilai Rp89,9 juta.
Beberapa penyedia lain juga tercatat cukup sering memenangkan paket, seperti A** dan U***** S********, S.I*** yang masing-masing memperoleh 11 paket**, serta S*******, S.K**., M*** dengan 9 paket.
Dari data tersebut, terdapat beberapa pola yang menarik untuk dicermati. Pertama, adanya vendor yang sangat dominan dalam jumlah paket. Penyedia dengan inisial Y***** memperoleh 26 paket, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar penyedia lainnya.
Kedua, nilai proyek tidak selalu sebanding dengan jumlah paket yang dimenangkan. Misalnya, vendor B*** R***** meskipun hanya berada di peringkat kedua dalam jumlah paket, namun memiliki total nilai kontrak terbesar, hampir mencapai Rp193 juta.
Ketiga, banyak penyedia tercatat sebagai individu, terlihat dari penggunaan gelar akademik seperti S.E., S.Kom., atau S.Ip. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian paket kemungkinan diberikan kepada penyedia perorangan, bukan perusahaan berbadan hukum.
Keempat, pola paket kecil namun berulang cukup terlihat dalam data. Banyak penyedia memenangkan pekerjaan bernilai kecil, tetapi dalam jumlah yang cukup sering. Pola ini umum terjadi pada mekanisme pengadaan langsung, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak memunculkan praktik vendor langganan.
Temuan awal seperti ini sering menjadi titik awal bagi auditor atau jurnalis untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Beberapa aspek yang biasanya diteliti antara lain apakah vendor yang sama memenangkan paket di banyak organisasi perangkat daerah (OPD), apakah kemenangan terjadi dalam waktu yang berdekatan, atau apakah terdapat kesamaan alamat, identitas perpajakan, maupun relasi dengan pejabat pengadaan.
Transparansi dalam pengadaan menjadi kunci agar mekanisme pengadaan langsung tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang memadai, pola kemenangan berulang oleh vendor tertentu berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai fairness dalam distribusi pekerjaan pemerintah.
Hingga berita ini ditayangkan, tim Cakrawala Post masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Barat, Sumadi, terkait sejumlah temuan dalam data realisasi pengadaan tersebut di Kabupaten Lampung Barat. Upaya konfirmasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai mekanisme pengadaan, perencanaan anggaran, serta keterlibatan penyedia dalam paket-paket yang dianalisis. (tim)
