Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan Provinsi Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, kepala daerah se-Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung masih ditopang sektor pertanian.
Dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 1,8 juta hektare, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong menjadi andalan daerah. Namun, menurutnya, kesejahteraan petani belum sepenuhnya meningkat karena harga komoditas yang fluktuatif dan rantai distribusi yang panjang.
Ia menjelaskan, berbagai kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Kenaikan harga gabah hingga sekitar Rp6.500 per kilogram dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani padi, sementara perbaikan ketersediaan pupuk turut mendorong peningkatan produksi pertanian.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah daerah.
Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan berbagai program pendukung, di antaranya peningkatan produktivitas lahan, pembangunan fasilitas pengering hasil panen, penguatan hilirisasi komoditas, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mengevaluasi capaian pembangunan.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menegaskan perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri.
Dari unsur legislatif, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan bahwa terdapat ratusan usulan masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya Bendungan Way Sekampung dan Marga Tiga, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan air di Lampung.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi forum yang mampu menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (Tim)
