Lampung Timur — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE, MBA, menghadiri kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam yang diselenggarakan oleh Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Labuhan Ratu Lama, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, jajaran TNI dan Polri, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup sekaligus komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi serta penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera, di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi urun rembuk yang membahas pengelolaan kawasan Taman Nasional Way Kambas beserta strategi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di desa-desa penyangga. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap implementasi berbagai kebijakan dan program pelestarian lingkungan hidup, termasuk upaya penanganan konflik satwa liar agar dilaksanakan sesuai ketentuan serta terkoordinasi secara efektif antarinstansi terkait.
“Kawasan konservasi merupakan aset strategis yang harus dijaga bersama. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pengelola kawasan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan pagar permanen di sepanjang perbatasan kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan desa-desa penyangga sebagai salah satu langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik antara gajah Sumatera dan masyarakat.
Selain itu, ia mendorong penguatan serta penambahan personel Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Menurutnya, keberadaan MMP memiliki peran penting dalam meningkatkan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta pencegahan masuknya satwa liar ke kawasan permukiman.
Kehadiran unsur pimpinan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, serta mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Usai mengikuti sesi urun rembuk di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, rombongan melanjutkan agenda dengan mengunjungi Pusat Latihan Gajah Way Kambas sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam. Kunjungan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap upaya konservasi satwa dilindungi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Way Kambas sebagai salah satu kawasan konservasi kebanggaan Indonesia.
(Tim)
