makanan, standar gizi, kebersihan dapur, serta tata kelola pelaksanaan program harus dilakukan secara konsisten agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kajati Lampung juga menekankan bahwa setiap persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat harus diantisipasi melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi sehingga pelaksanaan program tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama para anggota DPRD menunjukkan dukungan legislatif terhadap penguatan APPMBGI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan Program MBG. DPRD Provinsi Lampung memandang sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pengelola, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui pelantikan dan pengukuhan DPD I serta DPD II APPMBGI Provinsi Lampung ini diharapkan terbentuk ekosistem Program Makan Bergizi Gratis yang semakin terintegrasi, profesional, dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (Tim Humas)
