Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Maret 2026, Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di Indonesia, yakni 1,16 persen, sekaligus masuk 10 besar provinsi dengan inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,15 persen.
Capaian tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (6/4/2026).
Rakor diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa inflasi nasional Maret 2026 tetap terkendali meski bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran.
Secara bulanan inflasi tercatat 0,41 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,48 persen. Kenaikan harga terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan puasa dan Hari Raya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kondisi inflasi nasional menunjukkan tren yang semakin baik.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengendalikan harga melalui pemantauan rutin, distribusi pangan, serta intervensi pasar apabila diperlukan agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Pemprov Lampung menilai rendahnya inflasi daerah menjadi bukti efektivitas langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk penguatan koordinasi lintas instansi, pemantauan harga secara berkala, serta berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok.
Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada awal April 2026 juga menunjukkan tren penurunan, yang menjadi sinyal mulai stabilnya harga pangan pasca-Lebaran.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus memperkuat sinergi antarinstansi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. (Tim)
