Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (1/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi. Dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa dan didominasi usia produktif sebesar 69,24 persen, Lampung memiliki modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, di antaranya kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan, angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional, serta struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas yang belum optimal.
Berdasarkan data ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera.
Marindo juga mengungkapkan bahwa tantangan lainnya adalah dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen, serta tingginya angka pengangguran lulusan SMA dan SMK yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan tersebut meliputi transformasi ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Program Desaku Maju, yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau sekitar 0,48 persen dari APBD.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program, antara lain pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan ketenagakerjaan. Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta berhasil memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat layanan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta melalui kebijakan pembatasan pengiriman pekerja migran non-skill sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Dalam aspek kolaborasi, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Ke depan, Pemprov Lampung akan terus memperkuat berbagai strategi melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai peta jalan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu menurunkan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Tim)
