Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penyusunan peta jalan dan rencana aksi ETPD Provinsi Lampung sebagai upaya mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh perangkat daerah.
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa tujuan utama digitalisasi bukan sekadar meningkatkan capaian indeks ETPD, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
“Yang paling penting bukan sekadar tim atau indikatornya, tetapi bagaimana masyarakat yakin setiap transaksi yang dilakukan benar-benar masuk ke kas daerah dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala regulasi dalam implementasi ETPD. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai instansi, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Selain itu, Sekdaprov meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung memperkuat komitmen dalam meningkatkan implementasi ETPD, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan maupun ketepatan administrasi dan pelaporan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan program ETPD.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperluas digitalisasi layanan publik, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mendorong pelayanan yang lebih efisien dan transparan.
HLM tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi penilaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026.
Penilaian akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni process, output, dan outcome, dengan indikator meliputi peningkatan transaksi non-tunai, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta peningkatan kualitas penyerapan anggaran.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Lampung berharap implementasi ETPD dapat semakin efektif sehingga mendorong tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. (Tim)
