Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan diikuti dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Rapat dipimpin secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari Lampung, kegiatan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bani Ispriyanto bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026 Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama, seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Pemprov Lampung menilai capaian tersebut menjadi indikator positif atas efektivitas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga di sejumlah daerah. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Provinsi Lampung, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Sementara Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month) yang didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, serta daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi sehingga memerlukan pengendalian yang berkelanjutan.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan berbagai strategi, mulai dari pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, hingga peningkatan produksi komoditas strategis.
Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare guna memperkuat sentra produksi dan mengatasi defisit cabai rawit maupun cabai besar. Selain itu, stabilisasi pasokan pangan dilakukan melalui penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog sebanyak 1.742 ton, serta distribusi 3,7 juta liter minyak goreng ke seluruh wilayah Lampung.
Di sektor perumahan, Pemprov Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan 22.189 unit rumah baru dan peningkatan kualitas 10.434 unit rumah. Usulan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) sebagai bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemprov Lampung juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan program perumahan ke dalam perencanaan APBD Tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Tim)
