BANDAR LAMPUNG — Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, pada Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/I/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
KORPRI sebagai Wadah Pemersatu dan Penggerak Kemanusiaan
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi strategis dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah lintas perangkat daerah untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa memandang jabatan atau latar belakang.
Ia mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai keagamaan.
Marindo juga mengapresiasi keberhasilan KORPRI dalam menggalang bantuan kemanusiaan hingga Rp2 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” ujar Marindo.
Selain itu, ia membagikan kabar baik mengenai penunjukan KORPRI Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027, yang diharapkan mampu memperkuat sinergi nasional sekaligus mendongkrak sektor UMKM serta ekonomi daerah.
Sementara itu, Bupati Way Kanan dalam penyampaiannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, memberikan ucapan selamat serta menaruh harapan besar pada pengurus yang baru dikukuhkan.
Pihak Pemerintah Kabupaten menekankan pentingnya adaptasi KORPRI terhadap tuntutan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
Hal ini diimplementasikan melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis pemanfaatan teknologi serta inovasi.
Machiavelli juga mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk menjaga integritas dan terus bersinergi demi menyukseskan pembangunan daerah maupun nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Melalui pengukuhan ini, susunan kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik prima. (Tim)
